IMG-20251013-WA0034_11zon

PT Timah Tbk mengambil langkah strategis untuk melakukan kajian ulang secara menyeluruh terhadap pola kemitraan penambangan yang selama ini dijalankan.

Keputusan ini merupakan tindak lanjut langsung dari upaya perbaikan tata kelola perusahaan, sekaligus merespons hasil diskusi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Diskusi tersebut berlangsung pasca kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada awal Oktober lalu.

Direktur Pengembangan Usaha PT Timah Tbk, Suhendra Yusuf Ratuprawiranegara, menyampaikan hal ini dalam pertemuan bersama mitra usaha penambangan darat dan Ponton Isap Produksi (PIP) yang digelar pekan lalu di Ruang Rapat Utama PT Timah Tbk.

“Berdasarkan hasil pembahasan bersama Kementerian ESDM, disarankan agar PT Timah melakukan evaluasi terhadap sistem kemitraan yang selama ini berjalan. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan harapan perusahaan, atau perlu dilakukan penyempurnaan,” jelas Suhendra.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Suhendra menyatakan bahwa PT Timah Tbk akan mengevaluasi secara mendalam model kemitraan yang sudah berjalan. Evaluasi ini juga mencakup kemungkinan penerapan pola baru yang dianggap lebih ideal dan sejalan dengan arah kebijakan pemerintah serta kondisi operasional terkini di lapangan.

Suhendra menjamin proses kajian ulang ini akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Pihaknya kini tengah mengkaji berbagai opsi krusial, mulai dari mempertahankan pola kemitraan yang ada, meniadakan kemitraan sama sekali, hingga mengembangkan pola kemitraan baru.

“Kami ingin semua pihak memahami bahwa proses ini dilakukan secara terbuka, transparan. Ada skema yang dibahas dan opsi yang diberikan. Kami kaji terlebih dahulu opsinya, dan opsi ini tentang apakah PT Timah masih memerlukan kemitraan, tidak perlu kemitraan atau mengembangkan pola kemitraan baru yang lebih ideal,” tegas Suhendra.

Ia mengajak seluruh mitra usaha PT Timah untuk berpartisipasi dalam proses ini demi mencapai hasil terbaik. Menurutnya, evaluasi ini bertujuan ganda: memastikan seluruh kegiatan penambangan memenuhi aturan yang berlaku, dan menyesuaikan dengan kebijakan nasional.

“Dari semua opsi nanti tentu akan dipilih satu opsi terbaik. Apakah tetap menggunakan pola kemitraan yang ada, tidak menggunakan kemitraan, atau menyesuaikan model kerja sama dan menata ulang mekanismenya. Semua akan dilakukan berdasarkan hasil kajian untuk juga kita sampaikan ke stakeholder,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *