Rapat Paripurna Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Foto: Istimewa
Karimun – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun resmi mengetok persetujuan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa, 11 Agustus 2026.
Kesepakatan tersebut diraih melalui rapat paripurna di ruang rapat DPRD Karimun setelah maraton pembahasan intensif oleh DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada 1–10 Agustus 2026.
Poin paling krusial dalam pembahasan KUA-PPAS kali ini adalah penyesuaian target yang cukup signifikan pada postur pendapatan maupun belanja daerah:
| Postur Anggaran | Proyeksi Awal | Setelah Penyesuaian | Selisih/Penurunan |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | Rp 1,406 triliun | Rp 1,282 triliun | Turun Rp 124,23 miliar |
| Belanja Daerah | Rp 1,404 triliun | Rp 1,280 triliun | Turun Rp 124,00 miliar |
Dari penyesuaian tersebut, terdapat surplus sebesar Rp 2 miliar. Surplus ini dialokasikan khusus sebagai penyertaan modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah BPR Tuah Karimun, guna menjalankan mandat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2023.
“KUA dan PPAS ini menjadi embrio sebelum penyusunan Nota Keuangan dan APBD Tahun Anggaran 2027,” tegas Ketua DPRD Kabupaten Karimun, Raja Rafiza.
Raja Rafiza menjelaskan, arah pembangunan Karimun pada 2027 bakal mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pemkab Karimun mengusung tema pengembangan potensi ekonomi yang disokong sumber daya manusia (SDM) unggul dan berdaya saing.
Untuk mengeksekusi visi tersebut, alokasi anggaran 2027 diprioritaskan pada empat pilar utama:
- Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Infrastruktur dan Konektivitas
- Penguatan Sektor Ekonomi
- Tata Kelola Pemerintahan
Rapat paripurna ini turut dihadiri Bupati Karimun, jajaran Pimpinan dan Anggota DPRD, unsur Forkopimda, hingga jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Karimun.
Raja Rafiza berharap, hasil pembahasan maraton KUA-PPAS ini melahirkan perencanaan anggaran yang presisi dan berdampak langsung pada masyarakat.
“Kami berharap seluruh program yang disusun dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong Karimun menjadi daerah yang lebih maju dan sejahtera,” tutupnya.
