admin 
Ilustrasi anggaran. Foto: Shutterstock
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi Kepri pada tahun 2025 terancam defisit bahkan hingga mencapai Rp 600 miliar.
Diketahui proyeksi pendapatan daerah Kepri tahun 2025 mendatang Rp 3,580 triliun. Sementara proyeksi belanja sebesar berdasarkan RKPD tahun anggaran 2025 sebesar Rp4,263 triliun.
Sementara proyeksi pembiayaan daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2024 berdasarkan RKPD 2025 sebesar Rp 150 miliar.
Dengan demikian, maka ada selisih sekitar Rp 600 miliar antara belanja dan pendapatan dalam porsi APBD yang diproyeksikan tahun 2025 mendatang.
“Selisih antara belanja dan pendapatan ini perlu di bahas bersama DPRD agar ditemukan solusi,” ungkap Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, saat paripurna penyampaian KUA PPAS APBD Kepri 2025, Senin 22 Juli 2024.
Ansar menjelaskan, defisit ini memang tidak bisa dihindari karena disebabkan menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat. Yang biasanya di atas Rp 700 miliar, namun kini hanya sebesar Rp 286 miliar.
Lebih lanjut, kata dia, penurunan dana transfer pusat ini kemungkinan disebabkan menurunkan pendapatan APBN serta ada beberapa kebutuhan yang mendesak.
“Berdoa saja ada sumber pendapatan yang baru. Mudah-mudahan nanti ada solusinya,” terangnya.
Selain itu, Ansar menambahkan, kemungkinan lainnya APBD Kepri 2025 mendatang akan lebih menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Untuk itu, pihaknya terpaksa akan menyisir program-program yang sudah tersusun di RKPD agar dipangkas untuk menyesuaikan dengan anggaran yang terbatas.
“Sekarang ini APBD kita Rp 4,2 triliun pun, sebenarnya ril-nya hanya Rp 3,4 triliun. Karena, sekitar Rp 800 miliar-nya merupakan dana bagi hasil ke kabupaten/kota,” tuturnya.
