admin 
Peletakan batu pertama pembangunan kantor baru BPS Karimun. Foto: Kurasidata.com
Karimun – Badan Pusat Statistik (BPS) resmi memulai pekerjaan konstruksi revitalisasi Gedung Kantor BPS Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Sabtu, 8 Agustus 2026.
Proyek ini ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama (groundbreaking) yang dihadiri jajaran pimpinan BPS RI dan Pemerintah Kabupaten Karimun.
Peletakan batu pertama secara simbolis dilakukan oleh Sekretaris Utama BPS RI, Zulkifli, bersama Bupati Karimun, Iskandarsyah.
Pembangunan gedung baru ini mengucurkan dana sebesar Rp2.547.986.800 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.
Sekretaris Utama BPS RI, Zulkifli, mengungkapkan bahwa peremajaan fasilitas ini memang sudah sangat mendesak mengingat usia bangunan lama yang tergolong tua.
“Kantor BPS di Karimun ini memang sudah berusia 20 tahun. Pembangunan ini nantinya diharapkan membuat pelayanan data yang dilakukan BPS Karimun terutama kepada Pemda dan seluruh jajaran menjadi lebih baik,” ujar Zulkifli di lokasi acara, Sabtu, 8 Agustus 2026.
Ia menambahkan, revitalisasi ini juga menjadi langkah strategis untuk menopang posisi Karimun yang kian krusial sebagai kawasan ekonomi penyangga.
“Kita tahu bahwa Karimun akan menjadi wilayah baru nantinya yang akan menjadi wilayah ekonomi sandingan dari Batam. Maka di sinilah (fasilitasnya) harus kita perkuat supaya apa yang menjadi kebutuhan data bisa dilayani secara maksimal,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Karimun, Iskandarsyah, menyambut positif dimulainya revitalisasi kantor BPS tersebut. Menurutnya, ketersediaan data yang presisi dan berbasis fakta di lapangan adalah fondasi utama dalam perumusan kebijakan daerah.
“Tentu bagi kami sangat penting sekali untuk membuat sebuah keputusan, kita memerlukan data yang akurat. Data yang memang fakta di lapangan,” kata Iskandarsyah.
Iskandarsyah berharap hadirnya gedung baru ini dapat mempererat kolaborasi antara Pemkab Karimun dan BPS, terlebih Karimun memegang peran penting dalam peta perekonomian nasional sejak lama.
“Dengan revitalisasi bangunan ini menjadi bagian dari kolaborasi ke depan, BPS akan mendukung Karimun. Kami juga ingin punya peran dalam memperkuat posisi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena memang posisi Karimun, sejak 2007 sudah memiliki status Free Trade Zone (FTZ),” tutupnya.
