admin 
Konsultasi publik PT Timah Tbk dalam agenda update dokumen RIPPM. Foto: Kurasidata.com
Karimun – PT Timah Tbk menggelar konsultasi publik Pembaharuan Dokumen Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) di Gedung Nasional Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Kamis, 3 September 2026.
Agenda ini dilakukan guna menyelaraskan dan memperbarui program-program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) agar sejalan dengan kebutuhan daerah setempat.
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai elemen, mulai dari jajaran pemerintah daerah, perwakilan masyarakat, hingga kelompok penerima manfaat program PPM dari perusahaan BUMN tersebut.
Kepala Bidang Perencanaan (Planning & Employment) PT Timah Tbk, Dina Dwi Ratnasari, menjelaskan bahwa perusahaan sebenarnya telah memiliki dokumen RIPPM. Namun, pembaruan tetap diperlukan untuk menyatukan aspirasi masyarakat dan pemerintah di daerah.
“Sebenarnya kami sudah punya dokumen ini, hanya saja kami perlu perbaharui untuk menyatukan suara di daerah. Jadi kami mau menyesuaikan program yang ada di daerah agar kami susun nantinya supaya bisa sinkron,” ujar Dina.
Proses konsultasi publik digelar secara interaktif dengan menyerap masukan dan pendapat langsung dari para pemangku kepentingan. Harapannya, pelaksanaan program PPM yang nantinya digelontorkan benar-benar relevan dengan kondisi serta kebutuhan riil di lapangan.
Setelah tahap konsultasi publik, PT Timah Tbk bakal melanjutkan ke tahapan social mapping untuk menggali potensi wilayah sebelum menyusun detail program.
“Ada beberapa masukan yang cukup penting tadi disampaikan, maka setelah ini kami ada tahapan lagi seperti social mapping untuk mengetahui potensinya, lalu disusun dalam programnya,” kata Dina.
Guna menjaga objektivitas, pengerjaan dokumen ini juga melibatkan pihak ketiga.
“Dalam penyusunan dokumen ini, PT Timah Tbk juga melibatkan konsultan. Harapannya supaya bisa lebih netral dalam program yang nanti kami kembangkan. Mudah-mudahan bisa sesuai dengan harapan masyarakat,” lanjutnya.
Adapun realisasi program PPM ini ditargetkan menyasar ekosistem berkelanjutan dari hulu ke hilir demi memicu terciptanya ekonomi sirkular di kawasan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Ahli Perencanaan Utama Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), TS Arif Fadillah, menekankan pentingnya orientasi jangka panjang dalam penyusunan program PPM.
Ia mengingatkan agar program tidak sekadar formalitas, melainkan memberi dampak nyata yang berkesinambungan bagi warga sekitar.
“Tentu program ini harus punya dampak yang luas kepada masyarakat. Termasuk juga mendukung program Pemerintah yang dituangkan dalam RPJMD, khususnya di wilayah pesisir,” tutup Arif.
